Finance Markets

Konglomerasi Keuangan Wajib Bentuk Perusahaan Induk

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan konglomerasi keuangan (KK) dengan nilai aset minimum Rp 2 triliun wajib memiliki perusahaan induk (holding company). Perusahaan induk tersebut bertanggung jawab atas manajemen risiko, tata kelola perusahaan, dan permodalan terintegrasi dari anak-anak usahanya.

Agus Siregar, Deputi Komisioner OJK Bidang Pengawasan Terintegrasi, mengatakan OJK tengah menyiapkan rancangan peraturan OJK tentang Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (PIKK) untuk melengkapi dan memperkuat kebijakan pengawasan terintegrasi terhadap KK. Sistem yang digunakan saat ini dengan konsep Entitas Utama (EU) memiliki kelemahan karena EU tidak mempunyai kendali terhadap lembaga jasa keuangan lain yang menjadi anggota KK sehingga menyulitkan penerapan manajemen risiko, tata kelola, dan permodalan terintegrasi.

“Beberapa negara, seperti Malaysia, Korea Selatan, dan Singapura menerapkan aturan tentang Financial Holding Company atau PIKK. Dengan adanya holding company khusus untuk sektor jasa keuangan, seluruh aktivitas KK dapat dikonsolidasikan dan dikendalikan oleh PIKK,” kata Agus. Kebijakan ini akan mengakibatkan perubahan struktur kepemilikan apabila terdapat lembaga jasa keuangan yang tidak dimiliki secara langsung maupun tidak langsung oleh entitas yang ditunjuk sebagai PIKK.

Sesuai POJK No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi terhadap Konglomerasi Keuangan, LJK yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian, dianggap sebagai KK. Saat ini terdapat 48 KK yang memiliki total aset Rp 5.919 triliun atau 67,6% dari total aset keseluruhan sektor jasa keuangan. Agus mengatakan, PIKK akan mempermudah Pemegang Saham Pengendali (PSP) atau Pemegang Saham Pengendali Terakhir (PSPT) memantau perkembangan bisnis jasa keuangan yang dimiliki.

Aturan ini diharapkan terbit pada akhir 2017 dan mulai berlaku pada 1 Januari 2019. “Beberapa KK perlu menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham pada 2018 untuk membentuk holding company. Semakin kompleks struktur kepemilikan KK akan berpengaruh pada waktu yang diperlukan untuk membentuk holding company,” kata Agus. (*)

Follow Us

Indexes