Finance Infrastructure Markets

OJK Percepat Regulasi Pendanaan Infrastruktur

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mempercepat penyusunan sejumlah regulasi terkait pendanaan infrastruktur di pasar modal. Regulasi tersebut diharapkan menjadi salah satu solusi untuk menutup kesenjangan (gap) pembiayaan infrastruktur di Indonesia.

Nurhaida, Kepala Pengawas Pasar Modal OJK, mengatakan pemerintah memiliki rencana pembangunan infrastruktur yang membutuhkan pendanaan dalam jumlah besar. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, kebutuhan pembiayaan infrastruktur mencapai Rp 6.780 triliun. Dari dana tersebut, ada gap sebesar Rp 4.000 triliun yang harus dibiayai dari sumber pendanaan di luar APBN, APBD, BUMN, dan swasta.

“Kami melihat ada beberapa pembiayaan yang bisa didorong oleh pasar modal, seperti melalui infrstructure fund, infrastructure bond, dan perpetual bond,” kata Nurhaida. OJK tengah memfinalisasi peraturan-peraturan tersebut agar dapat diterbitkan tahun ini.

Beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah berdiskusi dengan OJK untuk penerbitan produk pembiayaan infrastruktur. Jasa Marga Tbk (JSMR) yang berencana menerbitkan infrastructure bond atau project bond dan PT PP Tbk (PTPP) yang berencana menerbitkan perpetual bond.

Untuk skema pendanaan infrastruktur lainnya melalui sekuritisasi aset, OJK menilai tidak diperlukan aturan baru karena perusahaan dapat mengacu pada aturan Efek Beragun Aset (EBA). PLN (Persero) dan JSMR merupakan dua BUMN yang berencana menerbitkan sekuritisasi aset berupa future cashflow, masing-masing dengan target Rp 10 tiliun dan Rp 2 triliun. (*)