Finance Markets Mining & Energy

BPJS Ketenagakerjaan Kaji Pembelian Saham Freeport

BPJS Ketenagakerjaan mengkaji sejumlah opsi dalam rencana pemerintah membeli saham PT Freeport Indonesia. Perseroan menghadapi kendala batasan investasi langsung sebesar 1% dari total dana kelolaan yang membuat skema investasi ini kurang optimal.

Agus Susanto, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, mengatakan perusahaan baru dalam tahap pembicaraan awal dengan tim khusus untuk membahas kemungkinan berinvestasi di saham Freeport. “Ada peraturan pemerintah yang membatasi investasi langsung sebesar 5% dari total investasi BPJS. Kalau investasi langsung ke satu pihak, dibatasi 1% berarti dari Rp 300 triliun dana kelolaan hanya Rp 3 triliun,” kata Agus.

Perseroan berharap ada relaksasi dari peraturan pemerintah yang mengatur batasan investasi langsung tersebut sehingga perseroan bisa mengalokasikan dana lebih besar. Saat ini BPJS Ketenagakerjaan menempatkan 60% dana investasinya di surat utang pemerintah, 17% di saham, 15% di obligasi korporasi, dan sisanya pada instrumen investasi lainnya.

Rini Sumarno, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sebelumnya menyatakan pemerintah akan membentuk konsorsium untuk membeli saham Freeport Indonesia yang wajib didivestasi sebesar 51%. Konsorsium tersebut terdiri atas holding BUMN pertambangan yang dipimpin oleh Inalum, BPJS Ketenagakerjaan, dan pemerintah daerah. Pemerintah berharap rencana ini dapat difinalisasi pada akhir 2017 dan penandatanganan conditional share purchase agreement (CSPA) direalisasikan pada awal 2018. (*)

Follow Us

Indexes