Finance Markets

Peringkat Bank Muamalat Berpotensi Tertekan

Peringkat utang Bank Muamalat Indonesia Tbk (BBMI) berpotensi tertekan jika penerbitan saham baru menyebabkan perubahan signifikan pada pemegang saham BBMI atau aksi korporasi itu tidak dapat terlaksana sesuai jadwal. Pefindo menyematkan Credit Watch dengan implikasi negatif bagi peringkat idA BBMI karena potensi risiko tersebut.

Pefindo mengatakan penempatan Credit Watch dengan implikasi negatif didorong oleh rencana penerbitan saham baru BBMI senilai Rp 4,5 triliun pada Desember 2017. Pemeringkatan BBMI berdasarkan dukungan kuat dari pemegang sahamnya, Islamic Development Bank (IDB), yang memiliki peringkat AAA dengan prospek stabil dari S&P.

“Profil pemegang saham yang lebih lemah akan menghasilkan tingkat dukungan yang lebih rendah dan berpotensi memberikan tekanan pada peringkat BBMI,” kata Dyah Puspita, Analis Pefindo. Faktor lain yang akan berpengaruh pada rating BBMI adalah jika transaksi rights issue tidak dapat terealisasi sesuai dengan perkiraan jadwal, yang menyebabkan terhambatnya kemampuan bank untuk memperbaiki profil permodalan dan kualitas aset yang lemah.

Saat ini rasio kecukupan modal (CAR) BBMI berada di level 11,03%. “Posisi CAR sudah cukup tertekan sehingga sulit menyerap potensi non-performing financing (NPF),” kata Diyah. Perseroan perlu memperhatikan kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan mengingat eksposur NPF yang tinggi di sektor komoditas.

Seperti diketahui, Minna Padi Investama Tbk (PADI) ditunjuk menjadi standby buyer dalam rights issue BBMI dan PADI berpotensi memiliki 51% saham BBMI jika aksi korporasi itu terlaksana. “Kalau akuisisi berhasil, kita lihat siapa pemegang saham pengendalinya. Kalau tidak sekuat pemegang saham lama, bisa jadi akan mengubah rating di bawah investment grade,” kata Hendro Utomo, Senior Vice President Financial Institution Ratings Division Pefindo.

Saat ini pemegang saham BBMI adalah IDB 32,7%, Boubyan Bank Kuwait 22%, Atwill Holdings Limited (Saudi Arabia) 17,9%, National Bank of Kuwait 8,5%, dan beberapa badan usaha maupun pemegang saham individu. (*)